Respons anggota DPR terhadap Donasi Rp10 miliar yang digalang Ferry Irwandi memicu tanda-tanya publik.
Bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada awal Desember 2025 kembali membuka empati publik terhadap betapa rentannya masyarakat saat menghadapi bencana dan betapa pentingnya kehadiran cepat dari siapa pun yang mampu membantu. Di tengah situasi krisis ini, influencer Ferry Irwandi berhasil menggalang dana publik sebesar Rp10,3 miliar hanya dalam 24 jam sebuah pencapaian yang menunjukkan betapa kuatnya solidaritas masyarakat ketika melihat saudara sebangsanya kesulitan.
Ferry menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan hanya untuk Aceh, tetapi juga untuk Sumatera Barat dan Sumatera Utara, terutama wilayah yang terisolasi dan sulit dijangkau. Bantuan darurat seperti logistik, makanan siap saji, obat-obatan, layanan kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya akan disalurkan langsung ke lokasi yang paling membutuhkan. Donasi sebesar itu bukan hanya sekedar nominal, melainkan bentuk empati yang terukur dan nyata di tengah kondisi mendesak.
Namun, upaya kemanusiaan ini justru mendapat sentilan dari Endipat Wijaya, anggota Komisi I DPR RI. Dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, ia menyinggung bahwa narasi publik “lebih heboh” mengenai donasi Rp10 miliar dari seorang influencer, sementara negara telah menggelontorkan bantuan triliunan rupiah yang “tidak viral”. Menurutnya, situasi ini menciptakan kesan bahwa negara tidak hadir, padahal pemerintah telah bekerja.
Pernyataan tersebut memang sah sebagai bentuk kritik terhadap pengelolaan narasi publik pemerintah, tetapi menjadi bermasalah ketika diarahkan pada aksi kemanusiaan masyarakat sipil. Dengan membandingkan bantuan publik dan bantuan negara seolah-olah keduanya berada dalam perlombaan “siapa paling besar”, kritik tersebut melenceng dari ungensi saat ini dimana para korban sedang menderita, dan membutuhkan bantuan dari siapa pun yang mampu bergerak cepat. Apa gunanya membanggakan angka triliunan jika sebagian korban masih terisolasi, kesulitan mendapatkan logistik, atau belum menerima dukungan moral di tengah trauma pascabencana?
Solidaritas dari masyarakat sipil tidak pernah dimaksudkan untuk menandingi negara. Justru ia hadir untuk mengisi celah yang tak mungkin seluruhnya ditanggung oleh birokrasi besar. Bencana selalu membutuhkan respons yang lincah, fleksibel, dan langsung menyentuh titik-titik terdampak. Dalam konteks inilah donasi publik seperti yang dilakukan Ferry Irwandi sangat relevan dan penting karena dapat bergerak cepat, transparan, dan memiliki jangkauan yang sering kali lebih gesit dibanding mekanisme formal pemerintah.
Ketika seorang anggota DPR meremehkan atau bahkan terkesan mencibir inisiatif publik ini, persoalannya bukan lagi soal angka. Ini tentang moral, empati, dan sensitivitas terhadap penderitaan korban. Pernyataan seperti itu hanya memperlihatkan jarak antara politisi dan realitas lapangan.
Daripada mempertanyakan mengapa donasi publik lebih viral, bukankah lebih baik memastikan bantuan negara benar-benar dirasakan masyarakat di titik paling terdampak? Mengapa energi dihabiskan untuk membandingkan nominal dan keviralan, bukan untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun korban tertinggal?
Bencana bukanlah panggung adu gengsi, bukan lomba “siapa paling berjasa”, dan bukan pula arena pembuktian politik. Di tengah tangisan, trauma, dan kerugian emosional korban, yang dibutuhkan hanyalah uluran tangan bukan komentar yang meremehkan inisiatif konkret dari warga negara sendiri.
Semoga peristiwa ini menjadi pengingat bahwa solidaritas, sekecil apa pun, tetap lebih berarti daripada angka-angka besar yang tak dirasakan langsung oleh mereka yang sedang berjuang. Bahwa empati tidak bisa diukur dari besarnya nominal, melainkan dari keikhlasan untuk hadir bagi sesama. Dan bahwa dalam situasi bencana, yang kita perlukan bukan perang angka, tetapi kemanusiaan yang bekerja.
