Vatikan menyatakan menolak bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mempertanyakan posisi organisasi tersebut dalam upaya perdamaian dunia jika dibanding PBB.
Sebelumnya bulan lalu, pemimpin Vatikan sekaligus kepala Gereja Katolik seluruh dunia Paus Leo XIV diundang untuk bergabung dalam BoP. Namun Menteri Luar Negeri Vatikan, Kardinal Pietro Parolin, mengatakan mereka telah menolak undangan tersebut.
Dalam pernyataannya yang dikutip Vatican News pada Selasa (17/2), Parolin mengatakan Vatikan merasa “bingung” terhadap beberapa poin rencana soal “masalah-masalah penting” yang harus diselesaikan. Dia tidak menyebutkan dengan jelas poin-poin yang dimaksud, namun kekhawatiran Vatikan adalah soal posisi BoP yang bisa berada di atas PBB.
“Kekhawatiran Vatikan adalah, di level internasional PBB seharusnya di atas segalanya dalam mengatasi krisis ini. Ini adalah salah satu poin yang kami tekankan,” kata Parolin.
BoP bentukan Trump awalnya dibentuk untuk mengawasi jalannya rekonstruksi Gaza usai perang dengan Israel. Namun dalam perjalanannya, organisasi ini meluas fungsinya menjadi badan penjaga perdamaian global.
Sejauh ini sudah 28 negara yang menyatakan bergabung dengan BoP dengan Trump sebagai ketuanya untuk waktu yang tidak terbatas, termasuk Indonesia. Sidang perdana BoP akan dilaksanakan pada Kamis (19/2) di Washington, Amerika Serikat, turut dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Vatikan bukan satu-satunya negara yang menolak undangan bergabung BoP. Sebelumnya Inggris, Prancis, dan Norwegia juga menyatakan tidak ikut serta.
Italia dan Uni Eropa juga menyatakan tidak akan bergabung, namun mereka akan bertindak sebagai negara atau entitas pengamat.
Parolin mengatakan bahwa mereka juga keberatan untuk jadi negara pengamat pada BoP karena Vatikan adalah negara “dengan sifat yang khusus, tidak seperti negara-negara lainnya”.
Pemerintah Amerika Serikat mengaku menyayangkan sikap Vatikan yang menolak undangan tersebut.
“Saya berpikir perdamaian seharusnya tidak bersifat partisan, politis, atau kontroversial. Dan tentu saja, pemerintah menginginkan semua pihak yang diundang untuk bergabung dengan Board of Peace bisa menerimanya,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt pada Rabu (18/2) dikutip dari CNN.
“Ini adalah organisasi yang sah dengan puluhan negara anggota dari seluruh dunia, dan kami menilai itu sebagai keputusan yang disayangkan,” tambahnya.
